BOGOR,PasundanPost - Program percepatan BPNT yang disalurkan melalui PT.POS Indonesia dan sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu merupakan suatu program yang diharapkan akan lebih aman dan lebih efektif dengan menggunakan by name by adress (BNBA)
Kendati demikian program percepatan tersebut yang diharapkan akan mampu memberikan kenyamanan kepada para KPM malah banyak timbul permasalahan baru,dan selalu saja ada celah bagi oknum oknum untuk melanggar aturan aturan yang sudah dibuat.
Hadi Pimpinan Redaksi PasundanPost,"Sebagai sosial kontrol saya berharap kepada Instansi atau dinas terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai mungkin dalam hal Kemensos Untuk segera ambil langkah langkah pasti jangan plintat plintut tentukan saja Siapa yang Bisa dipercaya untuk menyalurkan program BPNT tersebut,Agen e waroeng atau kantor pos ?..
Mulai dari rentan pungli dan penggunaan anggaran yang menyimpang dari BPNT itu sendiri menimbulkan banyak pertanyaan disebagian pengamat bansos.
Di karenakan hakikat bansos BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai) itu sendiri dari awal adanya program ini untuk menjaga ketahanan pangan serta mengentaskan gizi buruk dimasyarakat,inipun menjadi bahan pertanyaan bagi pengamat bansos khususnya BPNT.
Lanjut,Hadirnya program percepatan BPNT melaui PT.POS Indonesia ini dinilai tidak maksimal dan perlu di evaluasi kembali bikin aturan baku bukan sekedar monitoring ditempat penyaluran karena paska KPM menerima bantuan banyak penyimpangan penggunaan anggaran bantuan menjadi tidak terarah serta sulit terawasi atau termonitoring oleh eksternal.
Salah satu contoh penyaluran yang terjadi di beberapa titik wilayah yang saya pantau itu banyaknya pungli yang dilakukan oleh oknum oknum yang melakukan pendekatan ke pada para KPM,sehingga para KPM sendiri lebih memilih mending memberikan pada oknum wilayah tersebut karena di bebaskan dalam hal berbelanja Pemberian dari KPM bervariatif mulai dari 20.000 sampai 100.000 per kpm nya dengan alasan-alasan tertentu.
Bahkan di beberapa titik tidak sedikit oknum-oknum yang mencari keuntungan yang dengan sengaja menggiring kpm untuk langsung membelanjakan uangnya ditempat penyaluran yang sudah di sediakan bisa dibilang sudah sistematis dan terstruktur
Untuk itu sebenarnya disini perlu dilakukan evaluasi oleh kemensos tentang penyaluran BPNT melalui kantor pos ini, misalnya seperti apa sih sistem dari penyaluran ini apakah harus dibelanjakan sembako lagi atau bisa digunakan untuk pembelanjaan yang lain.
Selain itu ini sangat-sangat Dilematis karena dikala pembagian sembako melalui agen nominal kurang dari 200 RB menjadi permasalahan sekarang melalui kantor pos para KPM di bebaskan begitu saja bahkan tidak sedikit dari KPM yang mengatakan mending memberikan uang kepada para oknum wilayah setempat dengan bahasa bagi bagi rezeky dan sisanya saya bisa gunakan untuk keperluan yang lain di antaranya untuk membayar hutang hutang
kata kata tersebut sangat lah miris karena keluar dari kolidor maksud tujuan awal BPNT,ini penyimpangan dan bisa dibilang pungli walau banyak yang menggunakan berbagai alasan”.
Untuk itu saya berharap kepada Instansi terkait secepat nya ambil sikap dan tegas program BPNT ini akan di serah kan ke Agen E,waroeng(Himbara) atau PT Pos Indonesia,serta buat regulasi untuk memperkecil celah oknum oknum untuk memanfaatkan program ini. (Diee/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar