BOGOR, PasundanPost- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang diikuti para Kepala Desa (Kades) dan Camat.
Workshop yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat, 19 Mei 2023 tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
Selain itu, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bogor, Hadijana, yang mewakili Plt. Bupati Bogor menjelaskan, saat ini desa telah diberikan kewenangan yang cukup banyak, diiringi sumber pembiayaannya yang sangat besar.
Hal itu diharapkan dapat mengakomodir harapan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Selain itu dapat meminimalisir kesenjangan antar wilayah, sehingga kualitas hidup kesejahteraan desa dapat meningkat.
“Tentunya perlu SDM yang kompeten dan berintegritas untuk mengelola kewenangan dana yang demikian besar. Untuk itu workshop ini menjadi penting agar para pemangku kepentingan paham akan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang efektif dan efisien,” jelas Hadijana.
Ia menerangkan, workshop ini juga untuk menjawab tantangan serta strategi mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa, serta menyatukan persepsi akan pengelolaan desa yang akuntabel, untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Pengelolaan keuangan desa harus tertib dan disiplin, untuk itu para Kades agar berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dan aktif berkoordinasi dengan dinas terkait,” tandasnya.
Hadijana juga menyampaikan, Plt. Bupati berpesan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar mengawal kegiatan di desa baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan, lakukan asistensi bila perlu.
“Camat agar memantau dan mendampingi, Inspektorat agar pemeriksaan desa lebih cermat dan mendalam. Dengan harapan pengelolaan keuangan dan pembangunan pedesaan di Kabupaten Bogor akan semakin profesional dan berintegritas,” ucap Hadijana.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPD RI, Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Kades.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar