SUKABUMI, PasundanPost - Ratusan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Lakukan aksi unjuk rasa. Warga meminta keterbukaan pemakaian anggaran Dana Desa yang disalah gunakan. Unjuk rasa tersebut berlangsung di Jalan Sukamaju, Selasa (26/9/2023).
Pengamanan unjuk rasa dikerahkan jajaran dari Polsek Cikembar dan Polsek Warungkiara yang turut mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Desa Sukamaju.
Encep Yudin (40) mengatakan, pihaknya bersama masyarakat mendatangi kantor Desa terkait permasalahan pembangunan jalan pengaspalan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukamaju senilai Rp. 231 juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa 2023. Namun hanya 90 juta yang terealisasikan melalui Pengaspalan tersebut.
" Makanya pembangunan jalan di Desa Sukamaju ini terbengkalai karena uangnya gak ada, makanya semua masyarakat Desa Sukamaju itu ingin menanyakan uangnya itu kemana," tuturnya, Selasa (26/9).
Meskipun demikian menurut pengakuan Encep, ada salah satu Bendahara Desa uang tersebut sudah terpakai untuk anggaran PAW. Namun, menurut pernyataan Bendahara Desa Sukamaju yang bertanggung jawab menggunakan anggaran Dana Desa tersebut mengaku, akan mengembalikan uang yang sudah dipakai selama kurun waktu 10 hari.
" Kata Bendahara itu uang 63 juta itu akan dikembalikan setelah 10 hari, nah sekarang sudah dirubah lagi karena warga tidak mau. Itu terlalu lama akan dibangunkan masalah jalan ini, nah hari ini kami semua sepakat 3 hari jalan tersebut akan dibangun kembali," jelasnya.
Ditempat yang sama saat di konfirmasi terkait pemasalahan tersebut, Kepala Desa Sukamaju Diran membenarkan adanya perihal pemasalahan itu, titik permasalahan nya itu ada di Bendahara yang belum membayarkan sisa keuangan kepada pihak pelaksana yang mengerjakan Pengaspalan 800 meter itu.
" Makanya koq tiba-tiba pembangunan jalan terhenti dan warga ramai-ramai geruduk kantor desa. Barusan juga beliau sudah mengakui bahwa uang itu dipakai dan siap akan konsekuensinya," paparnya
Ia menyebut, akan melaporkan kejadian ini kepada Aparatur Penegak Hukum demi keselamatan bersama untuk menyelamatkan anggaran Desa.
" Tentunya kami akan melaporkan kejadian ini kepada APH, karena ini anggaran Pemerintah dan ini uang rakyat," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar